Ancaman dan Perintah Kapolri Terhadap Penjahat Lingkungan, DAS dan Perusak Hutan Mangrove

Publik Desak Kapolda Babel Tangkap Pelaku Kejahatan Perusak Hutan Mangrove dan DAS Kampak!

MAJALAH WP.COM, JEBUS, BANGKA BARAT — Sejalan dengan misi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia tambang, Kapolri yang baru Jendral Suyudi mengoordinasikan penertiban ketat pada hilir aliran dana ilegal. Pihak kepolisian di tingkat wilayah (Polda dan Polres) diperintahkan untuk memetakan seluruh titik koordinat wilayah pertambangan tanpa izin (seperti yang dilakukan pada ekosistem kritis hutan mangrove dan DAS) serta melacak jika ada indikasi setoran fee yang mengalir ke kantong oknum petugas.

Masyarakat juga didorong penuh oleh Kapolri untuk tidak takut melaporkan secara langsung apabila mencium adanya keterlibatan atau tindakan “bekingan” oleh personel kepolisian di wilayahnya agar bisa langsung ditindaklanjuti secara objektif

Hal tersebut tidak ada pengecualian terhadap apa yang menjadi sorotan tajam dan gelombang protes terhadap masifnya aktivitas ratusan unit ponton isap produksi (PIP) atau tambang rajuk ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Kampak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, terus bergulir tanpa henti.

Di tengah kian parahnya kerusakan ekosistem pesisir dan hutan bakau, serta sesuai dengan stamen Kapolri publik kini meminta agar Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel), hingga jajaran Polres Bangka Barat untuk segera turun tangan menangkap terduga MUL warga Kampak dan para pelaku kejahatan lingkungan lainnya yang terafiliasi beserta oknum – oknum Aparat yang disinyalir terlibat pada kegiatan tersebut.

Masyarakat menilai, penjarahan hutan mangrove di DAS Kampak tidak lagi bisa ditoleransi atau diselesaikan sekadar dengan imbauan. Kerusakan masif yang ditimbulkan telah merusak tatanan ekologi serta merampas hak-hak nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari hasil perairan setempat.

” Tidak bisa lagi ditoleransi, kehancuran ini akan sangat berdampak pada generasi selanjutnya,” ucap TF salah satu warga setempat, Rabu (28/10/2026)

TF juga menyinggung atas dugaan adanya pungutan liar 15 persen dari ke ratusan unit ponton penambang ilegal yang beroperasi di DAS dan Kawasa Hutan Mangrove di Desa Kampak tersebut dan mengalir ke kantong pribadi koordinator yang diduga bernama MUL Kampak.

Dikutip dari pemberitaan media sebelumnya Moneytalk.web.id, Mul yang disebut – sebut selaku koordinator dan diduga pelaku pungli sebesar 15 persen itu sudah dikonfirmasi namun masih terus membungkam.

Desakan Tangkap Oknum Perusak dan Jaringan Pungli

Tekanan publik tertuju pada perlunya tindakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu, terhadap siapa pun yang terlibat baik penambang di lapangan, pemodal di balik layar, hingga oknum-oknum yang diduga menikmati aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar 15 persen guna melanggengkan operasi ilegal tersebut.

Nama oknum warga berinisial MUL yang sebelumnya santer dikaitkan sebagai pengkoordinir kegiatan dan pemungut setoran untuk “dana koordinasi” serta pembungkam media, kini semakin mendesak untuk diperiksa secara hukum. Sikap bungkam yang ditunjukkan oleh MUL saat dikonfirmasi, ditambah tiadanya respons tegas dari pihak berwenang sebelumnya, kian menyulut kemarahan publik yang menuntut transparansi dan keadilan.

Organisasi profesi dan pengamat tambang/kehutanan (seperti PERHAPI dan Indonesian Mining Association) mendesak agar pemerintah tidak hanya memenjarakan pekerja lapangan, melainkan mengejar aktor intelektual dan pejabat yang membekingi aktivitas tersebut. Pernyataan sikap mereka menekankan pentingnya kolaborasi penegakan hukum multi-sektor yang mengacu pada instrumen hukum yang kuat

“Aktivitas PETI merupakan tindak pidana serius yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar,” jelas Sudirman ketua PERRHAPI dan IMA.

“Jadi Landasan hukum yang ada sudah sangat jelas dan tegas. Pembiaran terhadap PETI tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencederai konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” imbuhnya

Pertaruhan Marwah Hukum di Bumi Sejiran Setason

Kehadiran aparat penegak hukum diuji di tengah karut-marut ini. Warga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kekuatan modal tambang liar. Apalagi, kontras dengan realitas di Kampak, jajaran kepolisian sebelumnya sempat mengampanyekan penyelamatan lingkungan melalui aksi penanaman mangrove di wilayah lain.

Kini, publik menunggu realisasi janji penegakan hukum yang berwibawa. Apakah Polri, Polda Babel, dan Polres Bangka Barat akan segera bergerak cepat meringkus para pelaku dan membongkar jaringan di balik perusakan DAS Kampak? Atau justru kejahatan ekologis ini akan terus dibiarkan menggerus masa depan lingkungan Bangka Barat? Waktu dan tindakan nyata di lapangan yang akan membuktikannya. ( Tim/Red)