MWP.COM, JAKARTA — Bareskrim Polri resmi menetapkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listya Sigit Prabowo, sebagai tersangka utama. Penetapan status hukum ini diumumkan langsung melalui konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026) malam.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka terhadap figur yang kerap disingkat LSP alias Listyo Sigit Prabowo ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan mendalam menggunakan metode scientific investigation.
Selain LSP, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan dua jenderal polisi lainnya sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Mereka adalah Irjen Pol. (ASN), yang juga mantan sekretaris pribadi LSP, serta Irjen Pol. (EH) selaku Widyaiswara Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri.
Saat ini ketiga tersangka tersebut langsung menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri guna kepentingan pemeriksaan dan penyidikan lanjutan.
Target Penyadapan Meluas ke Pejabat dan Tokoh Nasional
Dalam pemaparan resminya, Bareskrim Polri menyebutkan bahwa aktivitas penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping) tersebut menyasar sejumlah tokoh penting di tanah air. Objek dugaan penyadapan mencakup nomor telepon milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh politik, pimpinan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Aksi penyadapan ilegal ini dilakukan secara non-prosedural terhadap kelompok target tersebut, yang kemudian dibarengi dengan tindakan penghapusan data elektronik serta illegal access.
Jeratan Pasal dan Ancaman Pidana Maksimal 10 Tahun Penjara
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum berlapis terkait tindak pidana penyadapan, akses ilegal, serta perusakan data elektronik. Berdasarkan regulasi yang berlaku, ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku mencapai 10 tahun penjara.
Pihak Kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini berjalan secara transparan dan profesional dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Status hukum LSP dkk saat ini secara resmi adalah tersangka, dan proses penyidikan lanjutan terus dikembangkan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. ( Tim/Red )
